Sabtu, 23 Oktober 2010

KEBIJAKAN DAN PROGRAM DALAM KESEHATAN REPRODUKSI

A. Kebijakan dan Strategi Nasional Program Kesehatan Reproduksi
Pemerintah menerapkan Empat Kebijakan, berdasarkan paradigma baru, yaitu :
• Mengutamakan kepentingan klien dengan memperhatikan hak reproduksi, kesetaraan dan keadilan jender.
• Menggunakan pendekatan siklus kehidupan.
• Memperluas jangkauan pelayanan secara proaktif.
• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu.
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan Tujuh Strategi, yaitu :
• Meningkatkan upaya advokasi dan kesepakatan politis di tiap tingkat administrasi, untuk menciptakan suasana yang mendukung.
• Menyediakan pelayanan kesehatan terpadu dan merata ditiap tingkat, sesuai dengan kewenangan.
• Meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kepuasan klien.
• Mengembangkan prioritas, sesuai dengan masalah spesifik daerah, minimal paket PKRE, sebagai bagian dari desentralisasi.
• Melaksanakan kegiatan lintas sektoral, lintas program, dengan melibatkan organisasi profesi, LSM, agen donor dan masyarakat.
• Meningkatan kesetaraan dan keadilan jender, termasuk pengakuan hak perempuan dalam kesehatan reproduksi.
• Meningkatkan penelitian yang berwawasan jender, dalam rangka mendukung kebijakan program dan mutu pelayanan.
A. Target Nasional Progran Kesehatan reproduksi
Target yang ingin dicapai pada tahun 2010 adalah :

1. Kesehatan Ibu dan Anak Baru Lahir
• Menurunkan AKI menjadi 125 per 100 000 kelahiran hidup
• Menurunkan AKN menjadi 15 per 1000 kelahiran hidup
• Menurunkan anemi gizi besi pada bumil menjadi 20%
• Menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan dari 17.1% menjadi 11%.

1. Keluarga Berencana
• Cakupan pelayanan KB PUS 70%
• Menurunkan prevalensi kehamilan “4 terlalu” dari 65% (1997) menjadi 50%.
• Menurunkan kejadian komplikasi KB.
• Menurunkan angka drop out peserta KB.

1. Penanggulangan PMS, termasuk HIV/AIDS
• Menurunkan prevalensi GO dan sifilis pada pada GRT, masing-masing menjadi kurang dari 10 dan 1%.
• Menurunkan prevalensi HIV pada GRT menjadi kurang dari 1%.
1. Kesehatan Reproduksi Remaja
• Menurunkan prevalensi anemi pada remaja menjadi kurang dari 20%.
• Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan remaja melalui jalur sekolah menjadi 85% dan jalur lain, minimal 20%.
• Menurunkan prevalensi permasalahan remaja.
1. Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut
• Cakupan pelayanan kepada usia lanjut minimal 60%.
A. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
• Diberikan PKRE secara terpadu, klien mendapat semua pelayanan sekaligus dalam satu kali kunjungan.
• Fasilitas harus menambah kemampuan petugas dan sarana & prasarana, minimal untuk PKRE.
• Bila PKRE sudah tercapai, upaya pelayanan ditambah dengan PKRK.
Kalau kita kaji ulang, kita lihat bahwa pemerintah, sejak tahun 1988 telah berkali kali merubah atau menambah kebijakan dan program dalam bidang kesehatan reproduksi. Ini berarti bahwa kita telah berkali kali gagal, bahkan dengan kebijakan terakhirpun yang dicanangkan pada tahun 2001, sepertinya pemerintah masih pesimis, karena target yang ingin dicapai, antara lain menurunkan AKI menjadi 125 per 100 000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari angka yang telah dicapai oleh negara-negara Asean lainnya, saat ini.